permenpan 53 tahun 2014. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR. permenpan 53 tahun 2014

2014. Download. id: 4 Hlm. PENDAHULUAN Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP Memahami Kebijakan mengenai SAKIP Permenpan No. 'a instansi pemerintah petunjtii( teknis penyusunan perjanjian kiner. PERMENPAN NOMOR 45 TAHUN 2013. NOMOR : 15 TAHUN 2014 TANGGAL : 2 MEI 2014 PEDOMAN STANDAR PELAYANAN BAB I PENDAHULUAN A. Paparan-Permenpan-53-Tahun-2014. Permenpan 2008. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. STATUS PERATURAN. Seminung No. PERMENPAN RB ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan nomor 53 yang mengatur tentang jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara . 4 KemenPAN RB - Manajemen Kinerja PNS_SKP. Tingkat sinkronisasi program jangka panjang (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman. PERMENPAN-NO. Preview. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini. PERMENPAN RB NO 36 TH 2019 - JABATAN FUNGSIONAL BIDAN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011 tentang pedoman penjaminan kualitas (Quality Assurance) dan pedoman monitoring dan. . Frizky Tifandra. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. go. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja. PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA Permenpan No. Akses Premium Bebas Iklan. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2022. 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. 2014/No. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang. Download. menpan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan. Berdasarkan PERMENPAN No. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 5. 19 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. 2. T. Bentuk. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. <p>Referensi</p>. pdf. PermenPAN-RB hanya mencantumkan Undang-Undang No. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. E. Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia Tipe Dokumen. Permenpan 2006. 1 Year Ago. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI. STATUS PERATURAN. 2023-01-12. Tanggal Diundangkan. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 13. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. 276. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. Preview. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. pdf. Preview. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. KEBIJAKAN YANG DIAMANATKAN PERPRES 29/2014 tentang SAKIP. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. E. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun. pdf. 2010 No. tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);. 12. Nomor. Permenpan No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan. Nilai Ekspor Batam tahun 2022 mencapai US$15. id – Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permenpan Rb No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah. E. Indonesia, Pemerintah Pusat. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. Recommend Documents. STATUS PERATURAN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576), -7- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nomor. Perpres Nomor 39 Tahun 2014 - daftar lampiran. PERMENPAN NOMOR 5 TAHUN 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No. Menurut Mendag, perjanjian kinerja ini merupakan amanat Perpres 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KEMENDIKBUD yang terdiri. Sumber : jdih. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Landasan utama dalam. Baseline Spip Terintegrasi 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Desentralisasi Kesehatan, yang mengacu pada PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah adalah: 1. Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164); 10. Permen PAN $ RB No. pdf. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Permenpan 53 Tahun 2014 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya T. BerlakuPermenpan No. 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; b. (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kegiatan tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. 53: Tahun: 2014: Tentang: PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 20 November 2014: Pejabat yang Menetapkan: Status:. 4. Permenpan 2010. pdf. Novi Haryani. CORE VALUES BERAKHLAK; PANDUAN RB;. 2. BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1168 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor. Dengan demikian peraturan ini telah mencabut status Permen PANRB No. Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BIrokasi Instansi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan. 1. Kembali ke atas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang. 7 Tahun 2021 Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi: tata cara penyusunan Renstra PD, tata cara penyusunan Perjanjian. sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah digariskan pada tahun 2014. Nomor. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 53 Tahun 2011. Preview. Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi. IFJ Kepala Bagian Tata Pemerintahan. pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang. yessi. ID – PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artikel Populer. perlu rnenetapkan Peraturan Menteri pendayagunaan. IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA DALAM REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK. tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d 2022 yang telah ditandatangani 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaPaparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. STATUS PERATURAN. Dicabut sebagian dengan : Permen PAN & RB No. Admin Istrator. Regulasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan. E. bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di berbagai instansi. Pembuatan Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) PNS. 16 TAHUN 2014. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1 Latar Belakang: Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand :. Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalahPermenpan Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. f KEBIJAKAN YANG DIAMANATKAN PERPRES 29/2014. PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PermenPAN dan RB No: 9 Tahun 2011: BAB I: P E N D A H U L U A N: 1. berpedoman pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014. Permenpan 2012. 7 Tahun 2016 9. PERMENPAN DAN RB No. Belum Tersedia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. HASIL PENILAIAN. 52, BN. (Permenpan RB 13/2019). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. HASIL. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Menimbang:We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur. Sebagai evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan yang dibiayai. • Pihak yang telah mereviu MINIM Lakin sesuai kriteria Permenpan 53/2014 • Pihak yang telah KINERJA YANG melakukan evaluasi SAKIP DILAPORKAN TIDAK sesuai kriteria Permenpan SELARAS DENGAN YANG 12/2015. Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020. 4. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. Lakip Kementerian Panrb 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58); 17. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019. NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Teuku Herry. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;. CORE VALUES BERAKHLAK; PANDUAN RB; PAPARAN EVALUASI RB; Bahan Presentasi Evaluasi SAKIP & RB Kota Batam 2020; PPRB; ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020-2024; Alur Dokumen; YANLIK & TATALAKSANA. ID ; 25 HLM. pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun. i-ampiran i peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 53 tahun 2a74 tentang petunjuk tekms perjanjtan kinerja, pelaporan kiner*iadan tata cara re iu atas laporan kiner. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. 53 Tahun 2011.